DPRD Ketuk Palu Penetapan APBD Puncak Jaya 2021.

Mulia : Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021 secara resmi menjadi Peraturan Daerah setelah disetujui DPRD Puncak Jaya dalam rapat penetapan sekaligus penutupan Sidang Paripurna DPRD di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Puncak Jaya, yang terletak di Pagaleme, Mulia, pada Selasa (23/3/21).

Turut hadir dalam pengesahan, Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, MM., Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Drs. Mikael Suradal, MM., dan mewakili Dandim 1714/PJ, PJ. Kasdim, Kapt. Inf. Daniel, Wakil Bupati, Deinas Geley, S.Sos, M.AP., bersama Sekretaris Daerah, Tumiran, S.Sos, M.AP., Pejabat Eselon II dan III, Kepala Distrik, dan Wakil Ketua Klasis, Pdt. Telius Wonda, beserta Pimpinan Denominasi Gereja serta Ormas di lingkungan Pemda Puncak Jaya. Mewakili Ketua DPRD yang berhalangan, Wakil Ketua I, Miren Kogoya, Si. Kom., membuka sidang dengan ketukan palu. Seperti diketahui bahwa penutupan sidang tersebut merupakan rally panjang sidang sejak di buka 2 Februari lalu dikarenakan penyesuaian struktur APBD yang harus mengikuti aturan pusat. Dari daftar hadir Anggota DPRD, tercatat jumlah Anggota yang hadir sebanyak 22 orang dari total 30 Anggota yang sah memenuhi kuorum. Dalam paparannya, Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda menyampaikan bahwa Rancangan APBD Tahun 2021 sebagaimana yang telah diserahkan pihak Pemerintah melalui sidang paripurna DPRD pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 lalu, maka proses selanjutnya telah melalui tahapan pembahasan yang cukup panjang. “Diantaranya melalui proses konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7-13 Februari 2021. Kemudian dilanjutkan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 18 maret 2021 di Jayapura,” demikian dibeberkan Yuni Yuni mengungkapkan bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.287.969.246.304,- terdiri dari PAD, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun belanja daerah, belanja operasional sebesar Rp1.083.650.304.300,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial “Sebagai catatan belanja bantuan sosial ini kedengarannya besar, namun perlu dijelaskan di sini bahwa sesuai dengan Kepmendagri Nomor: 050-3708 tahun 2020, telah terjadi pengelompokan penggabungan beberapa komponen belanja yang masuk ke dalam belanja bantuan sosial,” demikian dibeberkan Yuni Sementara struktur APBD tahun 2021, menurut Yuni, berbeda dengan APBD tahun sebelumnya yang mengalami perubahan mendasar. Perbedaan tersebut sebagai konsekuensi dari diterapkannya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang SIPD. Dalam kesempatan itu Yuni juga menyampaikan fakta pagu anggaran APBD tahun ini turun sekitar Rp.150 Milyar dibandingkan dangan APBD tahun sebelumnya. Ditegaskannya bahwa hal tersebut karena terjadi penurunan sumber pendapatan pada tahun lalu yang berdampak pada tahun berjalan. Terkait itu, Yuni menyatakan bahwa penting agar diketahui oleh semua pihak bahwa alokasi DAU yang semula mendapat alokasi sebesar Rp.796.835.621.000,- berubah menjadi Rp.713.321.681.000,-. “Akibatnya berdampak pada tidak dapat diakomodirnya semua usulan dari masing-masing OPD, terutama usulan kegiatan yang bersifat proyek. Hal ini dikarenakan DAU difokuskan pada belanja yang sifatnya rutin,” terang Bupati Yuni Wonda. Terkait DAK fisik, Yuni menjelaskan ikut terjadi penurunan penerimaan, yang semula mendapat alokasi sebesar Rp122.864.561.000,- turun menjadi Rp100.730.611.000,-. Menutup

penjelasannya, Yuni mengingatkan jajarannya bahwa meskipun telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dirinya meminta jajarannya untuk berusaha mempertahankannya. “Salah satunya adalah catatan auditor terkait tata kelola aset daerah yang masih harus dibenahi, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi implementasi,” tutup Yuni Wonda. (Red-Humas PJ)

Editor : Mitha

suaraped

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *