Kuota Belajar 2021 Belum Disalurkan, Diidamkan Nggak Sih Sama Peserta Didik?

Foto: Tri Indonesia/Ilustrasi Kuota Belajar 2021 Belum Disalurkan, Diidamkan Nggak Sih Sama Peserta Didik?

Jakarta – Sejak pandemi COVID-19, kegiatan belajar-mengajar dilakukan via online. Berbagai upaya dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) agar mempermudah kegiatan tersebut, salah satunya memberikan kuota belajar.

Penyaluran kuota belajar pertama kali dilakukan pada September 2020. Selanjutnya, dilakukan di setiap bulannya kecuali Desember karena disalurkan bersamaan di bulan November. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan tujuan membantu para peserta didik agar dapat mengakses pembelajaran via online secara mudah.

Untuk diketahui, besaran kuota belajar yang diterima di setiap jenjang sekolah berbeda-beda. Peserta didik jenjang PAUD mendapatkan data internet 20 GB (5 GB kuota umum dan 15 GB kuota belajar) per bulan, lalu peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB (5 GB kuota umum dan 30 GB kuota belajar) per bulan.

Kemudian, untuk guru PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat kuota belajar 42 GB (5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar), serta untuk dosen dan mahasiswa 50 GB (5 GB kuota Umum dan 45 GB Kuota Belajar) per bulan.

Memasuki tahun 2021, pemerintah memastikan bahwa program kuota belajar akan kembali berlanjut. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim.

“Kabar gembira bantuan subsidi kuota akan dilanjutkan untuk bulan Maret, April, dan Mei 2021,” ungkap Nadiem dalam rapat kerja Komisi X DPR RI yang disiarkan melalui channel YouTube DPR RI, Rabu (20/1/2021) lalu.

Namun, seberapa didambakannya bantuan ini oleh para peserta didik?

Salah satu mahasiswa bernama Bagus Setiawan (24) mengaku sama sekali tidak mengharapkan bantuan tersebut. Bukan karena tidak membutuhkan, lantaran ia menilai besaran kuota yang diberikan tidak dibagi dengan rata sehingga merasa tidak membantu.

“Nggak (menginginkan kuota belajar 2021) kalau masih sama saja. Kuotanya setengah-setengah lah dibaginya, jangan beda terlalu jauh banget. Soalnya, ujung-ujungnya pakai kuota reguler lagi. Jadi yang adil lah pembagiannya,” ungkap dia saat berbincang dengan detikcom.

Pria yang menempuh pendidikan di jurusan Ekonomi ini menjelaskan bahwa pada dasarnya ia sangat membutuhkan kuota belajar. Namun, besaran kuota yang diberikan, yakni 5 GB untuk kuota umum tidak cukup dalam membantu proses belajarnya.

Malahan, ia merasa besaran kuota belajar 45 GB sia-sia karena tidak ia gunakan. Ditambah, ia menilai kecepatan internet pada kuota belajar rendah sehingga memperlama kegiatan ia dalam menyiapkan tugas.

“Yang aku rasain kuota ini nggak begitu membantu membantu bagus karena banyakan kuota belajarnya dan itu jadi terbuang. Sedangkan kuota umum dikit banget cuma dikasih 5 GB. Jadi ini menurut aku untuk belajar dan browsing masih kurang karena nggak semua aplikasi diizinin, sayang nggak kepakai dengan baik, apalagi jaringan internetnya juga nggak bagus-bagus amat kaya lebih dileletin,” terang Bagus.

Berbeda dengan Alex yang saat ini duduk di bangku 9 SMP di Depok, Jawa Barat, ia mengaku kuota belajar yang diberikan pemerintah sangat membantu. Sebab, ia tak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli kuota internet.

Hanya saja, ia mengaku masih kekurangan kuota umum untuk mengakses YouTube sebagai sarana pembelajarannya. Alhasil, ia harus membeli kembali kuota internet.

“Iya membantu orang tua juga, apalagi di kondisi ekonomi kaya gini. Cuma ya emang kurang kuota yang umumnya karena beberapa guru ngasih pembelajaran dari video di YouTube. Biasanya beli lagi deh,” ungkap Alex.

Senada dengan itu, Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengaku mendapatkan laporan dari para peserta didik yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Diketahui bahwa program kuota belajar membantu, namun jumlah kuotanya sangat kurang.

“Itu anak-anak ngaku nggak cukup 5 GB karena habis untuk WA dan YouTube. Kan guru-guru juga nyuruh ke YouTube dan tidak selalu aplikasi belajar. Lalu kirim tugas video kan perlu kuota yang besar, jadi ini kurang,” jelas Retno.

Retno juga menyoroti hal lain, seperti sisa kuota belajar yang tidak digunakan oleh para siswa. Padahal, jumlah tersebut begitu banyak dan alhasil merugikan pemerintah sehingga ia menyarankan agar pemerintah membagi besaran kuota secara adil.

“Kuota 30 GB ternyata tidak semuanya dipakai jadi 30 GB yang kepakai cuma 15 GB jadi setelah bantuan diterima kan hangus ya. Ini kan sayang ya hangus. Jadi usulannya 50:50 biar adil,”sambungnya.

Masalah penggunaan YouTube dalam proses mengajar juga dibenarkan oleh Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. Menurutnya saat ini banyak guru yang memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan tugas.

Alhasil kuota umum yang dijatahi oleh pemerintah sebesar 5 GB kurang bagi para siswa-siswi. “Instagram, YouTube, Tik Tok itu nggak bisa (diakses pakai kuota belajar) padahal kita guru milenial memanfaatkan media sosial sekarang,” tutur pria yang mengajar di SMA Labschool Jakarta ini.

Pihaknya pun menyarakan kepada pemerintah untuk mengubah skema pemberian kuota internet dari white list menjadi black list. Maksudnya,daftar website dan aplikasi yang bisa digunakan pada kuota belajar diubah menjadi daftar website yang tidak boleh diakses saja.

“Skemanya jadi semua web itu boleh kecuali yang dilarang, misalnya pornografi atau game online Jadi list itu saja, kalau white list kan semua dilarang kecuali yang boleh itu. Ini kan ribet ya. Jadi supaya maksimal bisa seperti ini,” usul dia.

Dihubungi secara terpisah, Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikbud, Hasan Habibie mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi kuota belajar 2021.

Ia berharap pada awal Maret nanti kuota belajar 2021 sudah dapat disalurkan dan digunakan oleh para peserta didik. Ia memastikan bahwa nantinya akan ada perubahan besaran data kuota umum dan belajar.

“Untuk kuota nanti ada perubahan, namun masih difinalkan. Kita usahakan semaksimal mungkin (penyaluran kuota belajar Maret 2021).” kata Hasan kepada detikcom.

Sementara itu, orang tua murid bernama Poppy (56) mengaku program kuota belajar meringankan pengeluaranya. Ia berharap program ini dapat berlanjut selama pandemi COVID-19.

“Bagus ini, mendukung pemerintah apalagi keadaan lagi susah gini. Jadi semoga jalan terus program kuota belajar,” kata wanita yang tinggal di Depok ini.

 

Sumber : https://www.detik.com/

suaraped

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *