*Bebaskan Victor Yeimo Dan Orang Papua Dari Penjara Ketidakbenaran*

Foto: pemeriksaan Victor Yeimo oleh pihak aparat keamanan.*

Sebuah refleksi atas realitas terkini*

Oleh: Sebedeus G. Mote

DILANSIR jubi.co.id 18 Mei 2021, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Victor Yeimo yang tengah ditahan Polisi sebagai tersangka makar menyatakan semua pihak seharusnya bersyukur karena ia berhasil mengendalikan puluhan ribu peserta unjuk rasa anti rasisme Papua yang berlangsung di Kota Jayapura pada 19 Agustus 2019. Ia juga menegaskan dirinya tidak mengikuti unjuk rasa anti rasisme Papua pada 29 Agustus 2019 yang akhirnya berubah menjadi amuk massa di Kota Jayapura.

Hal itu disampaikan Victor Yeimo saat ditemui jurnalis Jubi bersama Ketua Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua, John NR Gobai dan anggota Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua, Pendeta Nikolaus Degei di Markas Satuan Brimob Daerah Papua di Kota Jayapura, Selasa (18/5/2021). Yeimo menegaskan, ia berorasi dalam unjuk rasa anti rasisme Papua pada 19 Agustus 2019 atas permintaan dari rakyat yang mengikuti unjukrasa itu.

“Saya kendalikan ribuan massa, unjuk rasa anti rasisme Papua pada 19 Agustus 2019. Waktu itu saya pegang mik (pelantang), itu atas permintaan rakyat. Rakyat yang jadi massa aksi suruh saya yang bicara. Saat itulah saya perintahkan agar tak boleh ada tindakan anarkis. Itu berulangkali saya bicara terus, dan benar aksi penolakan rasisme tanggal 19 Agustus berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Kita semua tahu bagian itu,” kata Yeimo.

Yeimo yang juga juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) itu mengaku pernyataan yang ia sampaikan melalui orasi politiknya pada unjuk rasa anti rasisme 19 Agustus 2019 merupakan ekspresi seorang aktivis Papua merdeka. Ia menyatakan orasi politik itu juga ekspresi yang ia sampaikan sebagai orang asli Papua yang marah karena para mahasiswa Papua dikatai monyet dalam insiden rasisme Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Agustus 2019.

“Kalau soal-soal ungkapan saya saat aksi pertama, itu ekspresi. Kan kita semua emosi, lantaran kita dikatai monyet,” ujarnya.

Yeimo menyebut sangkaan bahwa dia terlibat amuk massa pada 29 Agustus 2019 adalah pembohongan publik, karena ia tidak pernah mengikuti unjuk rasa anti rasisme pada 29 Agustus itu. “Semua pihak sudah tahu, soal aksi lanjutan tanggal 29 Agustus 2019, saya tidak terlibat. Saya tidak ikut, saya sangat tidak terlibat. Malah, saya juga tidak menginginkan adanya aksi lanjutan itu. Saya sudah bilang ke teman-teman aktivis agar tidak demo lagi, karena saya sudah baca situasi berubah,” kata Yeimo.

Kehidupan rakyat bangsa West Papua sejak Tahun 1961 memang hidup dalam penjara ketidak-benaran. Penjara yang tidak benar itu selalu membuat manusia Papua hidup dalam tekanan kolonial Indonesia yang selalu memangsa rakyat papua secara tidak benar dan manipulasi. Polda Papua dan antek-anteknya selalu memberikan alasan yang tidak manusiawi. Seluruh rakyat yang ada di negeri cenderawasih ini selalu ditahan, dibantai dan dihina oleh kolonial Indonesia dengan tidak benar. Penjara yang tidak benar itu juga mengancam hak hidup anak pemilik negeri West Papua. Kolonial Indonesia kapankah berpikir sebagai manusia yang berharga di mata Pencipta Semesta Alam? Kolonial Indonesia harus sadar dan ingat bahwa manusia Papua adalah mahkluk yang punya akal budi seperti manusia lain di muka bumi. Segerah bebaskan tuan Viktor F Yeimo dan manusia Papua yang ditahan dalam penjara ketidak-benaran itu, kami juga mau bebas dan mau menikmati hidup damai tanpa ada kekerasan di Tanah West Papua.

Ingat bahwa setiap orang yang di hukum bukan berarti membatasi hak untuk berpendapat atas tindakannya tetapi harus menghargai hak bicara sebagai manusia yang berasal dari pencipta segalah sesuatu. Di tanah Papua banyak tahanan politik yang ditahan secara paksa dengan tidak punya bukti yang jelas oleh TNI/POLRI dan BIN/BAIS kolonial Indonesia secara semena-mena,. Di tahan untuk membungkam suara derita dan tangisan rakyat Papua. TNI/POLRI dan antek-antek negara Indonesia, harus tahu bahwa tahanan Politik adalah tahanan kemanusiaan. Maka sebagai manusia, apa pun pembicaraan harus hargai dan terima pakai akal yang sehat, dalam hal ini TNI/POLRI harus tahu kalau kalian manusia.

Ketika kebebasan dipenjarakan, kemanusiaannya dianggap bukan manusia. Mereka di tahan, beribu pertanyaan muncul lalu ditanya, seolah pihak TNI/POLRI maupun yang lain menjadi tuan diatas tuan di negeri West Papua. Tidak melihat masalah dengan jelas dan tidak bisa menyelesaikan secara menyeluruh dan bermartabat sebagai manusia di hadapan Allah Pencipta. Negara Indonesia selalu mengklaim bahwa setiap orang yang ditahan adalah mereka yang mengancam eksistensi negara. Negara Indonesia dalam hal ini tidak waras, mengapa? Karena masih menilai kualitas kebenaran masalah dengan logika atau cara berpikir yang dangkal. Setiap keputusan yang di ambil tidak juga berdasarkan pengetahuan yang luas tetapi masih pada level kolonial yang selalu memposisikan diri yang pada otaknya keamanan yang kurang waras. “Masyarakat yang sebagian anggotanya mengeksploitasi sebagian anggota lainnya yang lemah dan tertindas tidak dapat disebut sebagai masyarakat Islam (Islamic Society)” (Engineer,1999). Menurut Engineer, teologi pembebasan hadir untuk mengambil peran dalam membela kelompok yang tertindas. Ia (teologi pembebasan) anti kemapanan, baik kemapanan religius maupun politik. Engineer mengintepretasikan kembali ungkapan Marx yang terkenal “agama adalah candu bagi masyarakat” bukan sekedar agama saja, tetapi agama yang kemudian ikut memantapkan status quo dan tidak mendukung perubahan (Bdk. Rizki, Islam dan Teologi Pembebasan : Book Review Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004). Artinya di dalam setiap teologi pembebasan dalam agama masing-masing pun di bahas bahwa membela kaum tertindas adalah suatu keharusan. TNI/POLRI pun manusia yang beragama oleh karena itu mesti sadari untuk menerapkan nilai-nilai yang baik, yang menjadi hak dan kewajiban untuk dijalankan dalam kehidupan.

Nyatanya, pemimpin yang selalu membelah hak-hak hidup rakyat Papua selalu ditahan, pukul sampai babak belur dan bentuk pemukulan lainnya, lalu dimasukan penjara seperti Tuan Viktor Yeimo dan banyak tahanan lainnya. Tahanan-tanahan ini adalah orang kristen dan terlebihnya adalah anak Allah. Sebagai awam Kristen tuan Viktor F Yeimo dan semua orang asli Papua terpanggil untuk bicara tentang kaum yang tertindas secara struktural oleh sistem Kolonial Indonesia di tanah tercinta Papua. Maka bangsa Indonesia yang beragam dengan berbagai latar belakang budaya seharusnya, menghormati hak-hak dasar masyarakat pribumi. Bangsa yang besar seharusnya juga menghargai pejuang-pejuang demokrasi. Setiap pergerakan kebebasan berekpresi di semua aspek selalu dinilai kriminal. Negara ini, banyak mencetuskan hukum dan pasal-pasal entalah, tetapi hanya untuk mengekan, menakut-nakuti rakyat bahkan mengancam nyawa manusia Papua dan hukum pun kembali tidak berlaku. TNI/POLRI ingat baik-baik; Bangsa Indonesia ini, sedang menuju kepunahan pemikiran akal sehat. Terlalu gampang mengkriminalisasikan, menghukum serta tidak menghargai kejujuran orang yang tidak bersalah, dimanakah bentuk kemanusiawianmu?

Sistem demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia justru menjadi sumber permasalahan. Demokrasi negara dan khususnya di Papua lebih memberikan kesempatan kepada pemilik modal, dan para kapitalis. Tidak memberikan kesempatan kepada orang Papua, dan juga pembungkaman demokrasi terus berjalan. Rakyat Papua biasa dan ingin berbicara, berekspresi, tetapi Indonesia tetap menangkap, borgol lalu dimasukan penjara sebagai suatu bukti, karena dimata Indonesia itu melawan. Menjunjung tinggi ekonomi dan mengabaikan nilai kemanusiaan, sungguh ngeri Indonesia. Indonesia juga terkenal dengan peduli kemanusiaan, tetapi kepeduliaannya terlihat ketika nilai ekonomi yang lemah, kaya tetap kaya miskin tetap miskin. Sepertinya Jakarta masih terus menyimpan kebohongan mulia dalam hal ini juga Indonesia selalu jadikan OAP sebagai objek semata tidak ada nilainya, apakah akal sehat sehat Jakarta masih hidup? Lebih baik bubarkan NKRI dari Papua.

Hemat Penulis, Bagi Indonesia untuk Papua saat ini, tidak mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Dan juga tidak menciptakan perlakuan yang sama sebagai bagian dari warga negaranya sendiri. Oleh karena itu Jakarta mesti sadar hal ini, dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai kemanusiaan. Ingat bahwa negara Indonesia sedang dalam krisis akal sehat, maka TNI/POLRI harus pakai akal sehat dan bebaskan Viktor F Yeimo. TNI/POLRI jangan lagi korban pemikiran akal sehat. Orang Papua itu pada dasarnya hidup dalam kebebasan, damai, dan tidak pernah mengganggu bangsa lain. Hidup yang bebas dan damai itu terlihat jelas seperti alam Papua sendiri. Kamu (Indonesia) datang dengan caranya sendiri untuk merobohkan, mematahkan, menghancurkan, mengkotak-kotakkan, termasuk mengkriminalisasikan, menghukum, dan tidak menghargai hak untuk berpendapat. Dengan demikian TNI POLRI harus terimah semua kejujuran dari tuan Viktor F Yeimo dengan akal yang sehat lalu duduk bicara sebagai manusia yang bermartabat di hadapan Allah. Carilah solusi yang cepat dan tepat untuk membebaskan tuan Viktor F Yeimo dan manusia Papua yang ada dalam penjarah ketidak-benaran, supaya bumi Papua benar-benar menjadi tanah yang damai sebagaimana yang diimpikan oleh rakyat West Papua. [*]

Penulis adalah Anggota Kebadabi Voice dan mahasiswa STFT Fajar Timur, Abepura, West-Papua

Editor: N.Y.

suaraped

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *