LANGKAH KPK TEPAT KALAU PERLU PERIKSA PEJABAT LAINNYA JUGA DI PAPUA.

FOTO : Bupati MAMTEG RICKY HAM PAGAWAK (Sumber ft. Detikcom). 

SUARA PEDULI : JAYAPURA ; Bupati kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteg) Ricky Ham Pagawak diduga kabur ke Luar negeri atau negara tentagga Indonesia Papua New Guinea (PNG) . Disebabkan karena kasus dugaan Korupsi atau Gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati RHP yang sekarang sedang dilakukan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jakarta.

Menurut desas desus informasi bahwa RHP melarikan diri mengunakan jalan Tikus atau jalan rahasia yang sering digunakan oleh orang-orang yang tidak mengikuti prosedur. Karena itu beberapa ajudan atau pengawal diberitakan ditahan di Polda papua untuk diperiksa. Dan sementara beliau menjadi buruan KPK. 

Apabila berita atau isu ini benar maka sangat mencoreng nama baik bupati-bupati di Papua. Sebagai Pemimpin dan Negarawan beliau harus siap membuktikan dugaan tersebut. Kalau melarikan diri itu artinya orang beranggapan bahwa memang benar terjadi kasus korupsi.

Dan Sebagaimana diketahui bahwa Sosok RHP merupakan salah satu pemimpin muda yang sangat pamiliar dalam media sosial atas kerja dan aktivitas yang dilakukannya. Dan juga beliau dicalonkan Gubernur oleh relawan atau pendukungnya. Dan juga baru-baru mencalonkan diri sebagai ketua DPD partai Demokrat provinsi Papua yang dimana bersaing dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, dan LE yang dipilih dan ditetapkan oleh DPP partai Demokrat di Pusat.

Kami sebagai anak muda Papua melihat Kasus ini baru pertama kali KPK turun dan berani untuk memeriksa para bupati yang diduga melakukan korupsi. Karena selama ini para pejabat di papua terlihat seperti kebal hukum.

Kami memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang berani. Harapannya kalau boleh para Pejabat Papua entah provinsi maupun kabupaten Kota diperiksa, apabila dicurigai melakukan korupsi. Karena banyak sekali anggaran sepertinya disalah gunakan oleh para pemegang kekuasaan sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud.

Alasan keamanan dan lain-lain itu tidak masuk akal karena tidak semua tempat di papua ini kacau. Dan juga diharapkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) harus berani, jangan termakan isu HOAX yang membuat takut sehingga selalu menerima laporan rekayasa oleh setiap Daerah. Turun langsung dilapangan dan periksa supaya laporan diterima sesuai hasil lapangan. Karena kerja KPK maupun BPK dibayar oleh negara.

 

Langkah KPK sudah tepat dan bila perlu Periksa para Bupati di papua, entah Jabatan yang baru berakhir maupun yang masih menjabat, agar dibuktikan bahwa mereka benar-benar bersih sebelum berambisi Maju pemilukada Gubernur 2024 di beberapa provinsi Papua dan Papua Barat.

Jayapura, Juli 2022
N.Yoman.

Editor : Abendak
Suara peduli.

suaraped

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer