NELLY YOMAN, SH: PALU SUDAH JATUH KALAU ADA KEBERATAN PUNCAK JAYA KE PROVINSI PAPUA TENGAH SILAHKAN UJI DI MAHKAMAH KONSTITUSI JANGAN MEMBANGUN OPINI PUBLIK YANG SALAH PADA AKHIRNYA MASYARAKAT YANG DIKORBANKAN

SUARA PEDULI : Saya Nelly Yoman, SH,.Setelah saya melihat dan mengamati situasi politik karena adanya DOB baru yang disahkan oleh DPR Republik Indonesia di Jakarta menyangkut pengesahan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pengunungan dan Provinsi Papua Tengah pertanggal, Jakarta,30 Juni 2022.

Sebagaimana kami ketahui bersama bahwa pro dan kontra masalah DOB di papua menjadi isu yang sangat kencang. Namun pada akhirnya telah sah dimekarkan provinsi dengan adanya pengesahan RUU DOB di jakarta oleh DPR RI.

Dan sekarang ini menjadi Topik yang sangat tranding didiskusikan oleh para pejabat, eksekutif, legislatif, intelektual, tokoh-tokoh Gereja, Pemuda dan organisasi-organisasi masyarakat tentang pembagian wilayah.

Dan salah satu yang menurut saya sangat menarik yaitu tentang bergabungnya kabupaten Puncak Jaya ke Provinsi Papua tengah. Karena ini menjadi suatu isu yang sangat populer sehingga dibicarakan atau dibahas oleh seluruh komponen masyarakat puncak Jaya.

Banyak Tokoh politik, bahkan dari pimpinan partai dan juga banyak intelektual yang mempermasalahkan penggabungan puncak Jaya ke provinsi Papua tengah. Banyak diskusi dan perdebatan serta pemberitaan yang mewarnai penggabungan puncak Jaya ke Papua tengah.

Alasannya karena puncak Jaya itu termasuk wilayah adat LAPAGO, sehingga tidak layak untuk masuk ke wilayah MEEPAGO, Mestinya harus masuk ke WILAYAH LAPAGO, dimana provinsi Papua pengunungan.

Namun secara administrasi kabupaten puncak Jaya dimekarkan dari Kabupaten Paniai sehingga otomatis masuk ke wilayah Provinsi Papua tengah. Kedua alasan ini menjadi dasar argumentasi dalam perdebatan yang saya amati.

Namun dilihat dari sisi lain ada alasan tertentu dari politisi-pilitisi yang berkarir di dalam legislator Papua. Ini menjadi tolak ukur atas penggabungan puncak Jaya ke Papua tengah karena selama ini mereka selalu memperoleh suara antara kabupaten puncak Jaya dan kabupaten Tolikara sehingga apapila dipecah seperti ini menjadi suatu hal yang sangat merugikan dalam karir politik mereka. Dan hal seperti ini menyebabkan pro kontra di dalam perdebatan-perdebatan intelektual puncak Jaya antara yang setuju dan tidak setuju penggabungan puncak Jaya ke provinsi Papua tengah.

Saya pribadi menjadi HERAN karena selama isu /wacana penggabungan puncak Jaya ke provinsi Papua tengah banyak sekali yang mengiasi media namun tidak ada Politisi, DPR bahkan Intelektual yang yang protes secara resmi di media bahkan adakan Aksi Demo, supaya bisa dipertimbangkan aspirasi tersebut. Namun yang aneh sekarang banyak gerakan dan protes terjadi di media masa maupun perdebatan – perdebatan di media whatsapp dll, setelah sudah disahkan. Inikan sama saja kita paksa nasi sudah jadi bubur menjadi nasi kembali.

Saran dari saya bahwa kritik itu tidak salah namun lebih baik mencari solusi. Karena Palu sudah jatuh dengan begitu secara hukum kabupaten puncak Jaya resmi dan sah masuk dalam provinsi Papua tengah.

Dan juga untuk intelektual dilarang protes mengatasnamakan masyarakat atas penolakan ini, karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini hanya kepentingan politik semata sehingga kita harus bijak menanggapi setiap persoalan di sekitar kita agar tidak ada konflik di masyarakat. Karena saya percaya bahwa penggabungan ini terjadi sesuai dengan kajian yang mendalam dari semua sisi dan pada akhirnya diputuskan bahwa kabupaten puncak Jaya masuk di provinsi Papua tengah.

Bagi yang tidak Terima saya sarankan uji RUU DOB tentang penggabungan Kabupaten Puncak Jaya ke Provinsi Papua Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) . Karena kita negara hukum sehingga aturan yang ditetapkan menjadi undang-undang hanya MK yang bisa membatalkan dan ditinjau kembali. Jadi silahkan dikaji dan memuat alasan-alasan agar MK dapat mempertimbangkannya. Karena kita saling kritik dan hujat satu sama lain tidak menyelesaikan masalah. Berdebat sampai jungkir balikpun tidak akan merubah keputusan yang sudah menjadi Undang – undang. Saya yakin bahwa semua intelektual mengerti kalaupun tidak mengerti silahkan cari referensi yang banyak lalu belajar agar kebodohan kita jangan sampai menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan bersama di masyarakat puncak Jaya.

PALU SUDAH JATUH KALAU ADA KEBERATAN PUNCAK JAYA KE PROVINSI PAPUA TENGAH SILAHKAN UJI DI MAHKAMAH KONSTITUSI JANGAN MEMBANGUN OPINI PUBLIK YANG SALAH PADA AKHIRNYA MASYARAKAT YANG DIKORBANKAN”

Jayapura Juli 2022
NELLY YOMAN, SH.

 

#suarapeduli

suaraped

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer