PEMILU SERENTAK 2024 MEMPUNYAI POTENSI KONFLIK TERSENDIRI DI WILAYAH PAPUA YANG DITERAPKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2016.

PEMILU SERENTAK 2024 MEMPUNYAI POTENSI KONFLIK TERSENDIRI DI WILAYAH PAPUA YANG DITERAPKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2016.

Oleh; Nelly Yoman,SH.

POLITIK : Sehubungan dengan ditetapkannya pemilihan Umum atau Pemilu Tahun 2024 akan dilaksanakan serentak dalam 7 paket Pemilihan yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota dan Wakilnya serta pemilihan legislatif diantaranya Pemilihan DPD,DPR RI,DPRP dan Juga DPRD. Tentu akan dilaksanakan pemilihan serentak ini akan berdampak di daerah-daerah pemilu sistem Noken di Indonesia yaitu Papua.

Kekuatiran tentang pemilu akan datang ini disampaikan agar lembaga-lembaga penyelenggara seperti Komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) harus mempunyai rancangan aturan tersendiri untuk mengantisipasi menghadapi konflik yang akan terjadi karena pemilihan sistem noken nantinya.

Tidak dipungkiri bahwa potensi konflik di wilayah Papua yang selama ini melakukan pemilihan sistem noken akan sangat terkena dampak dari pada keputusan pemerintah untuk menggelar pemilu serentak di Tahun 2024.

Karena sebagai contoh hanya satu pemilihan kepala daerah saja digelar di wilayah yang disebutkan diatas selalu saja bermasalah dan menghasilkan keputusan akhir selalu dilembaga atau Mahkamah Konstitusi. Satu lagi contoh pemilihan kepala daerah atau pemilihan Bupati dan wakil Bupati di wilayah Papua yang digelar Desember 2020 ini beberapa kabupaten diputuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal seperti ini menandakan bahwa sepenuhnya orang Papua belum dewasa dalam berpolitik.

Satu contoh yang lebih baik dilakukan oleh seorang pemimpin Papua yaitu dalam Pilkada Bupati Kabupaten Yahukimo oleh Bupati petahana Bpk. Abock Busuf yang juga sebagai Ketua Partai PAN Papua dengan besar hati menerima kekalahan dan mengarakan pendukungnya untuk bisa menerima Hasil penetapan KPU Kabupaten Yahukimo. Hal ini sangat luar biasa dan mestinya harus dicontoh oleh semua politisi Papua.

Bagaimanapun karena agenda Nasional tetap akan dilaksanakan pemilu serentak tahun 2024 sehingga, DPR RI sebagai pembuat Undang-undang dan Mahkamah konstitusi serta lembaga penyelenggara harus mempunyai solusi. Apakah sistem pemilihan Noken harus dihilangkan? kalau memang tetap digunakan bagaimana implementasi ke masyarakat harus dipikirkan secara matang.

Harapannya Lembaga KPU seluruh Papua dan Bawaslu seluruh Papua harus benar-benar memikirkan cara untuk persoalan ini, Karena Dampak dari keputusan ini dan karena kepentingan kepemimpinan 5 tahun selalu mengorbankan banyak sekali masyarakat yang tidak berdosa.

Karena Implementasi PKPU Nomor 10 Tahun 2016 itu di lapangan selalu jauh dari pada aturan sehingga lebih baik menghilangkan aturan sistem noken atau merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan yang lebih baik dan bisa diterima.

Akhir Kata , Karena ini tanggal 9 April 2021 maka, selamat Hut ke- 13 Keluarga besar Bawaslu Seluruh Indonesia. Selamat Menjaga Tongkat Demokrasi Bangsa Indonesia.

Editor : Mitha.

suaraped

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *