Pergantian Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya Sesuai Aturan.

Misatius Wonda,Tokoh Pemuda Puncak Jaya.

Jayapura : Masyarakat bersama 125 kepala kampung di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Mereka menuntut lembaga tersebut serius menangani dugaan penyelewenangan dana desa. (17/3/2021)

Koordinator kepala kampung, Rafael O Ambrauw mengatakan, dugaan dana desa yang diselewengkan sebesar Rp160 milar lebih. Namun hingga kini kasus tersebut belum juga tuntas.

Menanggapi hal tersebut, Tokoh pemuda Puncak Jaya, Masatius Wonda aksi yang dipimpin oleh Rafael Ambrauw merupakan upaya memecah belah kerukunan yang ada di Kab. Puncak Jaya yang sudah dibangun pada masa pemerintahan Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda.

Rafael Ambrauw mengatasnamakan perwakilan 125 kepala kampung dengan sengaja terus melakukan provokasi kepada mantan mantan kepala kampung untuk menciptakan konflik antar masyarakat Puncak Jaya.

Adapun isu yang dihembuskan Rafael Ambrauw yaitu soal pengelapan dana kampung tahun anggaran 2019, yang dilakukan oleh bapak Bupati Yuni Wonda S.Sos. S.IP MM tahun 2019 pun tak terbukti, karena Bupati Yuni Wonda mendapatkan penghargaan penyaluran dana kampung Terbaik di provinsi Papua, Juga pemeriksaan oleh badan pemeriksaan keuangan republik Indonesia tidak ada yang menemukan bukti pengelapan dana kampung.

“Mereka, adalah orang orang yang tidak bertanggung jawab yang selalu membangun isu untuk menciptakan konflik horizontal di daerah dengan melakukan upaya kriminalisasi terhadap Bapak Bupati Puncak Jaya.”

Perlu diketahui bahwa Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda melakukan pergantian kepala kampung Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Antara lain diatur sebagai berikut:

1.Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau karena diberhentikan (Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 jo pasal 54 PP Nomor 43 tahun 2014.

2.Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Kepala Desa diberhentikan antara lain karena berakhir masa jabatannya (Pasal 40 ayat (2) jo pasal 54 ayat (2) PP Nomor 43 tahun 2014), dan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa (huruf c).

3.Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan hak sebagai kepala desa, memiliki kewajiban yang harus dijalankan antara lain adalah; 1) menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, dan 2) menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Puncak Jaya, dan terlebih khusus juga dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung. Dari hasil evaluasi secara menyeluruh tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut;

4.kepala desa/kampung yang ternyata telah habis masa jabatannya (diangkat berdasarkan SK. Bupati Puncak Jaya Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan 302 Kepala Kampung Periode 2010-2016 yaitu pada masa Kepemimpinan Bupati Lukas Enembe, S.IP., M.H. (saat ini Gubernur Papua). Walaupun terdapat juga SK. Bupati Puncak Jaya Nomor: 70 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan 302 Kepala Kampung Periode 2015-2021 (dalam kepemimpinan Bupati Drs. Henok Ibo), namun SK ini dinilai tidak sah dan cacat hukum karena tidak dilakukan pelantikan (dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pejabat definitif terhitung sejak pelantikan);

5.Banyak kepala desa/kampung yang telah meninggal, atau telah menjadi pegawai, bahkan ada yang telah menjadi anggota DPRD sehingga mengalami kekosongan.

6.Kinerja penyelenggaraan pemerintahan terlebih di desa/kampung ternyata tidak berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya adalah tidak adanya ketaatan kepala desa/kampung terhadap peraturan perundang-undangan terutama dalam hal menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, Bupati Puncak Jaya merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pergantian kepala desa/kampung yang dinilai paling rendah kinerjanya dan paling tidak kooperatif terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor: 188.45/95/KPTS/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018-2024. Namun dalam perjalanan selanjutnya SK Bupati Puncak Jaya ini di permasalahkan secara hukum (digugat) dengan kronologi sebagai berikut:

7.Para mantan Kepala Kampung mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, dan dalam putusan PTUN Jayapura Nomor: 35/G/2018/PTUN.JPR tanggal 26 November 2018 dan Nomor: 22/G/2018/PTUN.JPR tanggal 03 Desember 2018, mengabulkan gugatan para mantan kepala kampung. Salah satu alasan dikabulkannya gugatan yang dilakukan oleh para mantan kepala kampung tersebut karena pemberhentian kepala kampung dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, yaitu tanpa memberikan teguran tertulis kepada para kepala kampung untuk memberikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa tetapi langsung diberhentikan. Atas dasar putusan PTUN Jayapura tersebut maka SK. Bupati Puncak Jaya Nomor 188.45/ 95 /KPTS/2018 tanggal 22 Juni 2018 telah dibatalkan sudah tidak berlaku lagi Demi Hukum.

8.Sebagai upaya hukum selanjutnya maka pada tanggal 5 Desember 2018 Bupati Puncak Jaya mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan secara paralel juga pada Tanggal 07 Desember 2019, Bupati Puncak Jaya memberikan Surat Teguran Pertama (I) kepada Para Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD Kampung Terhitung Mulai Tahun Anggaran 2015 s/d 2017, dan diberikan waktu selama 7 (Tujuh) hari untuk menyampaikan laporan tersebut. Namun hingga batas waktu yang diberikan, para Kepala Kampung tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD Kampung.

9. Selanjutnya dikeluarkanlah Surat Teguran Kedua (II) pada Tanggak 17 Desember 2018 kepada masing-masing Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk dapat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD Kampung Terhitung Mulai Tahun Anggaran 2015 s/d 2017. Namun lagi-lagi sampai dengan batas waktu yang ditentukan para Kepala Kampung tidak juga menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Kampung. Maka pada tanggal 19 Februari 2019 Bupati Puncak Jaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/ 02 /KPTS/2019 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor: 188.45/ 03 /KPTS/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

10.Semenjak dikeluarkan SK. Bupati Puncak Jaya Nomor: 188.45/ 03 /KPTS/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, maka segala hak, kewajiban dan tanggung jawab Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, mengacu dan berdasarkan SK. Bupati Puncak Jaya yang terakhir tersebut, dan SK. Bupati Puncak Jaya yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Editor: Mitha

suaraped

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *