*TEGAS TOLAK FORMASI K-2, BUPATI YUNI : KAMI TIDAK MAU MASALAH 2013 TERULANG LAGI, RESIKO TERLALU BESAR*

Apel 28 Maret 2022, Halaman Kantor Bupati Kabupaten Puncak Jaya.

Mulia – Apel gabungan ASN, CPNS, Instansi Vertikal, Tenaga Honorer dan Ormas di halaman Kantor Bupati dipimpin langsung Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM, Senin (28/03).

Apel pagi ini terlihat ramai dimana para peserta Apel memenuhi halaman Kantor Bupati Puncak Jaya yang dirangkaian dengan penyerahan SK Bupati dan kendaraan dinas.

Ditemui pers setelah pimpin apel, Bupati Yuni menyampaikan alasan mendasar Kabupaten Puncak Jaya tidak mengusulkan formasi K-2. Secara gamblang Bupati Dr. Yuni Wonda mengungkapkan dihadapan ratusan ASN yang ikut dalam jumpa pers.

“Pada formasi 2013 kemarin Puncak Jaya pernah mengangkat K-2 yang hampir mencapai 400 orang dimana penyerahan SK formasi 2013 memakan waktu delapan tahun lamanya dikarenakan sulitnya pengurusan berkas akibat persyaratan dari pemerintah pusat yang sangat rumit. Mulai dari kepemimpinan bupati sebelumnya bahkan sampai penjabat bupati hingga kepemimpinan kami, urusan K-2 belum selesai sampai kami didemo” bebernya.

Alasan inilah yang menjadi alasan utama Bupati Yuni dalam mengambil sikap tegas ketika bertemu dengan Gubernur Papua dan Menpan di Provinsi Papua secara tegas menolak penerimaan K-2 di Kabupaten Puncak Jaya.

Berkaca dari pengalaman itulah, Bupati mengambil kebijakan menolak Pengusulan Formasi K-2 dengan resiko yang terlalu besar.

“Ada dua Kabupaten dari seluruh papua yang menolak penerimaan K2 termasuk Puncak Jaya karena resiko yang besar, karena berkaca pada fakta yang terjadi dilapangan. Sekarang bisa lihat seluruh Kabupaten yang membuka penerimaan K-2 dijelaskan oleh Kepala BKN Provinsi bahwa selama dua tahun sampai hari ini proses pemberkasan K-2 belum rampung” jelas Yuni.

Disisi lain Bupati Yuni menambahkan bahwa tidak ada dampak negatif atau kerugian yang terjadi di tengah masyarakat dengan ditiadakannya penerimaan K2 “Dengan ditiadakannya penerimaan K-2, kuota formasi umum Puncak Jaya malah bertambah. Kita bersyukur dimana kuota tersebut yang paling terbesar diantara Kabupaten lain” tambahnya.

Dirinya berpendapat bahwa penerimaan K-2 pada formasi 2013 justru lebih merugikan masyakarakat terkhusus yang telah menyelesaikan studi S1 karena terpaksa menyesuaikan dengan pendidikan yang lebih rendah. “Tidak adanya penjelasan batasan umur pada penerimaan K-2 kemarin mengakibatkan banyaknya adik kami yang memakai ijazah SMA dibanding ijazah S1 mereka dalam pendaftaran pada formasi 2013” imbuhnya.

Hal ini berdampak pada pangkat pegawai yang tertera pada SK Bupati yang dikeluarkan oleh BKD Puncak Jaya, dimana semestinya pangkat mereka bisa lebih tinggi ketika memakai ijazah S1 dibandingkan dengan ijazah SMA.

Menutup wawancaranya, Bupati Yuni berpesan untuk tidak terprovokasi dengan oknum yang menyebarkan isu terkait Pemda Puncak Jaya rugi karena tidak melakukan penerimaan K-2, karena menurutnya semua tidak benar.

Sebaliknya, Bupati berharap dengan pengusulan Formasi 2021 Bupati akan membuka dengan kuota 80% untuk putra daerah dan 20% untuk saudara dari luar. “20% kami berikan kesempatan kepada saudara kami dari luar putra daerah karena Puncak Jaya masih membutuhkan keahlian tertentu yang belum kami miliki, seperti Dokter, teknik sipil dsb. adapun untuk bidang sosial dan hukum anak daerah juga sudah bisa mengisi formasi itu” tutup Bupati.

Ditempat yang berbeda, senada dengan hal itu Christomus Barguna, SE membenarkan hal itu dengan menggunakan asumsi jika ada dua orang K-2 dengan nilai yang sama maka penentuannya dengan tingkat kehadiran. Menurutnya hal itu mustahil dilakukan dan akan berujung konflik. Selain itu Kepala BKPPD juga menambahkan bahwa jikalau pun jadi maka persoalan umur dan NIP yang lebih cepat terbit dibandingkan CPNS 2018 yang belum Prajab pun akan menjadi pemicu masalah baru.

#prokompimpj
#Suarapeduli

suaraped

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer