TIM PEDULI KEMANUSIAAN PUNCAK DAN IPMAP PUNCAK MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA DPRD KABUPATEN PUNCAK TENTANG PERSOALAN YANG TERJADI DI PUNCAK PAPUA

TIM PEDULI KEMANUSIAAN MASYARAKAT PUNCAK BERSAMA IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PUNCAK (IPMAP) SE-JAWA DAN BALI.

Tim Peduli Kemanusiaan Puncak Bersama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak (IPMAP) Se-Jawa dan Bali bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Puncak di Yogyakarta

Di sela-sela kegiatan DPRD Puncak melakukan bimbingan teknis “Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah” Di The Manohara Hotel Yogyakarta di gelar pada tanggal 15-18 Juni tersebut.
Tim Peduli Kemanusiaan Mahasiswa Puncak Bersama IPMAP Sejawa dan Bali bertemu pada 17 Juni 2021 pukul 19.00-21-35 waktu Yogyakarta di meeting room The Manohara Hotel Yogyakarta, Jl. Affandi No.35, Gejayan, Caturtunggal, Kecamatan, Depok, kabupaten Sleman

Pertemuan Tim Kemanusiaan Puncak Bersama Mahasiswa IPMAP Sejawa-Bali tersebut di sambut dan diterima langsung oleh ketua DPRD Bapak Likinus Newegaleng, S.IP dan anggota DPRD Kabupaten Puncak lainnya.

Pertemuan kurang lebih satu setengah jam tersebut langsung diawali pembicaraan oleh ketua DPRD kabupaten Puncak untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke kota Yogyakarta melakukan kegiatan bimbingan teknis yang mengisi materi dari kampus STPMD APM Yogykarta tersebut.
Waktu kedua diberikan kesempatan bicara kepada mahasiswa IPMAP. Tim Peduli Kamanusiaan Puncak bersama IPMAP Sejawa dan Bali menyampaikan aspirasi kepada DPRD Puncak untuk segera ditindak lanjuti kepada eksekutif Puncak untuk bekerjasama menangani masalah kemanusia di Puncak.
Kasus demi kasus terus terjadi tak ada upaya avokasi serta langkah-langkah konkrit penyelesaian kasus-kasus penembakan masyarakat sipil di Kabupaten Puncak oleh Negara Republik Indonesia.
Kasus penembakan terhadap masyarakat sipil di kabupaten Puncak pada jumat (19/11/2020) setahun yang lalu sampai hari ini belum ada titik terang. Pengavokasian dan mengungkap pelaku penembakan.

Pada hal tim Peduli Kemanusiaan Mahasiswa Kabupaten Puncak Kota Studi Jayapura bersama LBH Papua sudah melimpahkan kasus tersebut kepada DPRP Papua serta KOMNAS HAM Perwakilan Papua sampai hari ini belum ada kejelasan.
Kembali lagi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua beberapa bulan terakhir ini operasi militer besar-besaran sedang berlangsung konflik antara TNI/POLRI versus TPNPB/OPM.

Pada hari itu, tanggal 25 April 2021. Gugurnya Kepala BIN Daerah Papua (KABINDA) Brigjen Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya di Beoga, Puncak Papua.
Seolah membuka mata Presiden RI. Ir. Jokowi Dodo memerintahkan aparat keamanan mengejar dan menangkap seluruh anggotaTPNPB/OPM.

Pemerintah Indonesia melalui presiden membuka pintu gerbang Papua besar-besaran untuk meningkatkan eskalasi kekerasan di Tanah Papua khusunya Kabupaten Puncak dengan dalil pengejaran TPNPB-OPM.
Labelisasi terhadap kombatan Papua merdeka seperti GPK, GEREBOLAN, SEPARATIS, KKB, KKSB dan belum lama ini yang di sampaikan oleh mentri Menkopohukam Mafud MD kepada TPNPB-OPM TERORIS, terkesan hanya kendaraan yang dibuat dan dipakai oleh negara untuk terus melanggengkan operasi-operasi militer di tanah Papua khususnya di wilayah konflik termasuk kabupaten Puncak.
Hal ini berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat sipil Puncak banyak yang menjadi korban nyawa, harta benda serta menuju pada traumatis berkepanjangan dan menghancurkan peradaban masyarakat puncak.

Konflik kekerasan yang panjang hari ini, masyarakat sipil kabupaten Puncak, Provinsi Papua. beberapa distrik dan kampung meninggalkan kampung halaman dan mengungsi, masyarakat yang mengungsi saat ini membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Pemerintah daerah kabupaten Puncak eksekutif, legislatif, dan semua stekoholder perlu memperhatikan masalah pengungsian masyarakat sipil Puncak.

Penanganan masyarakat sipil yang mengungsi ke beberapa daerah tetangga, di hutan-hutan serta yang ada di Kabupaten Puncak. Harus ditangani secara terpadu untuk mengorganisir masyarakat sipil secara baik untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan anak sekolah, makan, minum, dipengungsian demi keberlangsungan hidup masyarakat sipil Puncak.
Pihak eksekutif dan legislatif harus menpunyai langkah-langkah trategis penanganan masyarakat sipil yang mengungsi.

Berdasarkan situasi daerah Kabupaten Puncak, saat ini, maka kami dari Tim Peduli Kemanusiaan Masyarakat Puncak bersama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak (IPMAP) se-Jawa dan Bali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Adapun beberapa tuntutan penting yang kami sampaikan ke pemerintah daerah mewaliki DPRD Kabupaten Puncak yaitu ;
1. Pemerintah daerah kabupaten Puncak (BUPATI, SEKDA, DPRD dan semua OPD) segera kembali ke daerah.
2. Pemerintah daerah (BUPATI, SEKDA, DPRD dan semua OPD) tidak boleh melakukan aktifitas pemerintahan diluar daerah, sebab masyarakat Puncak masih dalam pengungsian.
3. Pemerintah segera mengevakuasi masyarakat sipil yang sedang mengungsi di hutan-hutan maupun kampung- kampung.
4. Pemerintah segera memperhatikan masyarakat sipil sedang mengungsi masalah kebutuhan dasar seperti ekonomi, kesehatan serta pendidikan anak sekolah.
5. Pemerintah daerah segera menyelesaikan perang suku antar marga di Distrik Beoga Kabupaten Puncak.
6. Lembaga legislatif dan eksekutif harus bersatu untuk menjalakan roda pemerintahan
7. Jika poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pemerintah tidak melakukan maka kami dari Mahasiwa/i asal kabupaten Puncak akan melakukan aksi pemalangan, Kantor Bupati Kabupaten Puncak, Pusat Pengembangan Kapasitas Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM Tim Gugus Tugas Papua di Yogyakarta.

Dengan demikian tuntutan ini kami buat berdasarkan situasi dan kondisi riil yang ada di daerah yang dialami oleh masyarakat sipil yang mengungsi di beberapa tempat di kabupaten Puncak.

Yogyakarta, 16 Juni 2021
BPP IPMAP Se- Jawa dan Bali

Ketua
Kelanus Kulua

Editor: Mitha

suaraped

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *